Sebati.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) bertekad untuk meminimalisir risiko yang bisa menghambat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami ingin memastikan pembangunan di berbagai sektor berjalan lancar dan sesuai target," tegas Menko Infra AHY saat menghadiri forum manajemen risiko pembangunan nasional di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.
AHY mengungkapkan sejumlah risiko yang mengancam kelancaran pembangunan nasional, termasuk risiko konstruksi, sosial, hukum, dan berbagai tantangan lainnya seperti ketersediaan lahan, target waktu, hingga perencanaan yang kurang matang.
"Anggaran bisa membengkak jika studi kelayakan (FS) tidak lengkap, belum lagi jika ada kebocoran dan inefisiensi karena kurang terintegrasi sejak awal," imbuhnya.
AHY menekankan pentingnya penyelesaian proyek infrastruktur vital yang dibutuhkan masyarakat dengan anggaran besar, seperti bandara, dermaga, dan waduk yang penting untuk pertanian.
Sebagai menteri koordinator yang membawahi lima kementerian teknis, AHY berkomitmen untuk memberikan panduan dan mengawal proyek pembangunan agar berjalan lancar. Lima kementerian teknis tersebut adalah Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
AHY juga berharap sinergi dari pemerintah daerah agar pembangunan tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
"Jangan sampai ada proyek infrastruktur besar yang memakan anggaran besar, tapi setelah jadi megah, tidak optimal karena penggunaannya tidak sebanyak yang diharapkan," tegasnya.
Forum bertajuk "Mempercepat Pembangunan Nasional dan Forum Implementasi Manajemen Risiko 2024" ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, sejumlah perwakilan BUMN, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.
Tinggalkan komentar