Sebati.id – Pemerintah Kota Pekalongan gencar melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan data.
Plt. Wali Kota Pekalongan, Salahudin, mengakui masih banyak kesalahan dalam penyaluran bantuan. Ia telah menginstruksikan para lurah dan fasilitator SLRT untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data.
"Data yang valid sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran," tegas Salahudin.
Berdasarkan data Bappenas, sekitar 46% penerima bantuan sosial ternyata tidak berhak mendapatkannya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Pekalongan.
"Kami berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam proses verifikasi dan validasi data," imbau Salahudin.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Yos Rosyidi, menambahkan bahwa proses verifikasi dan validasi melibatkan para lurah dan verifikatur.
"Kami terbuka untuk menerima masukan dan usulan dari para lurah terkait proses verval data kesejahteraan sosial," ujar Yos Rosyidi.
Ia juga menekankan pentingnya lampiran bukti foto untuk memvalidasi data dan memastikan penerima bantuan benar-benar layak.
Tinggalkan komentar