Sebati.id – Rencana pembentukan kabinet Prabowo Subianto dengan 46 kementerian memicu pertanyaan. Apakah ini langkah tepat untuk meningkatkan pelayanan publik atau sekadar pembagian jabatan?
Related Post
Pengamat politik, Nurmal Idrus, menyatakan bahwa penambahan jumlah kementerian tidak masalah jika memang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
"Harus dilihat dari tugas dan fungsinya. Tak masalah jika pos kementerian besar bila itu untuk kepentingan masyarakat agar bisa lebih terlayani," ujar Nurmal kepada Sebati.id.
Direktur Nurani Strategic ini juga mengingatkan tentang beban finansial yang harus ditanggung negara dengan jumlah kementerian yang besar.
"Namun, kementerian yang besar dari sisi jumlah perlu mempertimbangkan kemampuan negara dalam mengongkosi unit kerja mereka di tengah kesulitan negara dari sektor keuangan," jelasnya.
Nurmal juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam penempatan menteri. Tidak hanya fokus pada pelayanan publik, namun juga pada kementerian yang berorientasi pada pendapatan negara.
"Harus ada keseimbangan antara kementerian yang berorientasi untuk meningkatkan pendapatan negara dengan kementerian yang bertugas untuk layanan publik," terangnya.
Kabar mengenai 46 kementerian ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia tidak membantah rumor tersebut dan menyebut bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran untuk periode lima tahun mendatang mencapai 46.
Tinggalkan komentar