Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyerukan agar seluruh lembaga negara memberikan layanan publik yang inklusif. Seruan ini disampaikan Sebati.id melalui keterangan pers yang diterima redaksi. Hal ini penting untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Mari kita mulai meningkatkan aksesibilitas dengan memperbaiki infrastruktur agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap layanan terbaik pemerintah," tegasnya dalam sebuah kampanye publik bertajuk "Layanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, Untuk Kita Semua" di kantornya, Jakarta, Minggu lalu.
Menteri Widyantini menekankan bahwa inklusivitas merupakan kewajiban negara. Implementasi layanan publik, menurutnya, bukan hanya sekadar memberikan layanan, tetapi juga menghormati hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil dan merata.
Ia optimistis kampanye publik ini akan mempercepat reformasi birokrasi Indonesia demi terciptanya layanan publik yang lebih inklusif dan responsif. "Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," harapnya.
Kampanye ini, lanjut Menteri Widyantini, bertujuan mendorong lembaga pemerintah untuk lebih memperhatikan akses layanan publik bagi kelompok rentan. Ia berharap semua lembaga pemerintah memberikan akses layanan publik yang setara kepada semua orang, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia.
Kampanye tersebut turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas, yang turut menyuarakan pentingnya inklusivitas dalam layanan publik.
Tinggalkan komentar