Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, menjalani pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Seoul. Sebati.id melaporkan, pemeriksaan ini terkait dugaan pengkhianatan negara menyusul deklarasi darurat militer yang kontroversial oleh Presiden Yoon Suk Yeol pekan lalu. Kim, yang mengundurkan diri tak lama setelah darurat militer dicabut, dianggap sebagai tokoh kunci dalam peristiwa tersebut.
Pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari 12 jam, dibagi dalam dua sesi, berfokus pada peran Kim dalam proses penerapan darurat militer. Kejaksaan menyelidiki perintah yang diterima Kim dari Presiden Yoon dan instruksi yang ia berikan kepada komando militer. Kim sendiri mengaku menyarankan deklarasi darurat militer kepada Presiden, namun membantah adanya tindakan ilegal atau inkonstitusional.
Penangkapan Kim dilakukan berdasarkan ketentuan penangkapan darurat, memberikan jaksa waktu 48 jam untuk interogasi. Keputusan penangkapan ini didasarkan pada beratnya tuduhan dan kekhawatiran akan kemungkinan perusakan bukti. Kecurigaan ini muncul setelah Kim diketahui mengaktifkan kembali akun Telegram-nya setelah sempat menghapusnya, menimbulkan spekulasi tentang upaya penghapusan jejak digital. Kejaksaan berencana memulihkan percakapan Kim di platform tersebut.
Kejaksaan dikabarkan akan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan resmi untuk Kim paling cepat Senin malam. Jika permohonan ditolak atau tidak diajukan, Kim akan dibebaskan. Nasib Kim kini bergantung pada hasil penyelidikan dan keputusan pengadilan.
Tinggalkan komentar