Sebati.id – Norwegia mendesak perusahaan-perusahaan lokal untuk menghindari kegiatan bisnis yang dianggap mendukung pendudukan Israel atas Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (22/10).
Related Post
Eide menyatakan bahwa perdagangan dan kerja sama bisnis semacam itu berpotensi terkait dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, kegiatan ini dapat dianggap sebagai aktivitas yang memungkinkan pelanggaran hak-hak tersebut untuk terus terjadi.
"Oleh karena itu, Pemerintah menyarankan perusahaan-perusahaan Norwegia untuk tidak terlibat dalam perdagangan atau kerjasama bisnis yang mendukung keberadaan ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki," tegas Eide.
Pemerintah Norwegia berharap perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi secara bertanggung jawab. Hal ini merujuk pada pendapat penasehat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli yang menyatakan bahwa "praktik-praktik Israel melanggar hukum internasional dan hukum humaniter."
"Ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan pernyataan yang begitu jelas seperti yang dirilis pada 19 Juli, hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan dari Norwegia dan negara lainnya," ujar Eide.
Langkah ini diambil setelah Norwegia bergabung dengan Spanyol dan Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat pada Mei lalu. Slovenia dan Armenia kemudian mengikuti langkah ini pada Juni.
Sebagai tanggapan, Israel mencabut akreditasi diplomat Norwegia yang bekerja dengan Otoritas Palestina.
Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, dan telah mengakibatkan ribuan korban jiwa.
Tinggalkan komentar