Imigrasi Surabaya perketat pengawasan paspor demi cegah perdagangan orang. Sebati.id melaporkan, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya meningkatkan pengawasan penerbitan paspor untuk mencegah eksploitasi dan jeratan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Kepala Kantor Imigrasi, Ramdhani, mengungkapkan wawancara ketat dan pemeriksaan dokumen otentik diterapkan pada setiap pemohon paspor, khususnya CPMI. Prosedur yang diperketat ini telah berbuah hasil. Sebanyak 175 permohonan paspor ditolak karena ketidaklengkapan dokumen dan keterangan yang tak konsisten.
"Kejelian petugas wawancara sangat penting. Wawancara mendalam mengungkap alasan sebenarnya setiap permohonan," tegas Ramdhani. Ia juga menekankan pentingnya masyarakat menyiapkan dokumen lengkap dan bekerja sesuai prosedur untuk menghindari masalah di luar negeri.
Langkah pencegahan tak hanya di kantor imigrasi. Program desa binaan di Desa Claket dan Ngoro, Mojokerto, dibentuk untuk edukasi dan koordinasi dengan masyarakat terkait prosedur bekerja ke luar negeri. Hal ini diharapkan dapat mendeteksi potensi TPPO lebih dini.
Di Bandara Juanda, pengawasan juga diperketat. Hingga awal Desember 2024, 1.107 CPMI non-prosedural telah ditunda keberangkatannya. Setelah sukses menggagalkan dugaan perdagangan organ (ginjal) bulan lalu dan menyerahkan kasusnya ke Polda Jatim, TPI Juanda bersiap menghadapi lonjakan penumpang Natal dan Tahun Baru 2025 dengan pemeriksaan imigrasi yang lebih akuntabel, komprehensif, teliti, dan aman.
Tinggalkan komentar