Wacana perubahan mekanisme Pilkada langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD kembali mencuat. Sebati.id mencatat, hal ini memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik. Andi Ali Armunanto, pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, menganggap jika wacana tersebut dijalankan, DPRD-lah yang seharusnya memegang kendali.
Related Post
Menurutnya, anggota DPRD, yang terdiri dari individu terdidik, cerdas, dan berideologi kuat, lebih mampu menjalankan proses demokrasi yang lebih baik. Ia mempertanyakan esensi demokrasi yang selama ini dijalankan, khususnya di tengah maraknya praktik money politik. Pilkada Makassar, Pilgub Sulsel, dan berbagai Pilkada di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana praktik kotor tersebut justru mencederai demokrasi.
Ali mengungkapkan keprihatinannya atas pemahaman publik terhadap demokrasi. "Buat apa berdemokrasi jika kita tak memahami prosesnya? Kita tak menyadari kebodohan kita selama ini, menganggap proses kotor sebagai proses demokratis," tegasnya. Ia menilai, rakyat selama ini hanya menjadi pihak yang membersihkan produk-produk kotor elite yang dikemas dengan label demokrasi. "Kita menjadi pencuci dari produk-produk kotor itu, yang kita sebut dengan demokrasi. Padahal, kenyataannya tidak demikian," tutupnya.
Tinggalkan komentar