Sebati.id melaporkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar exit meeting audit kepatuhan notaris di Semarang. Kegiatan yang difokuskan pada penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan notaris dalam mencegah pencucian uang.
Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Widya Pratiwi Asmara, menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi. "Kami harap notaris dapat mengenali profil, karakteristik, dan pola transaksi pengguna jasa," ujarnya. Lebih lanjut, Widya menekankan pentingnya peran notaris sebagai pihak pelapor dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, menambahkan bahwa notaris harus berani memutus hubungan usaha jika pengguna jasa melanggar PMPJ atau menunjukkan transaksi mencurigakan. "Ketegasan ini krusial dalam mencegah pencucian uang," tegasnya.
Audit kepatuhan ini merupakan tindak lanjut pengisian kuesioner sebelumnya. Hasilnya cukup positif. Sebagian besar notaris telah memiliki prosedur tertulis terkait PMPJ dan TKM, formulir identifikasi pengguna jasa, staf khusus untuk pengguna jasa berisiko tinggi, serta akses pada daftar negara dan individu berisiko tinggi. Yang lebih mengejutkan, audit tidak menemukan transaksi mencurigakan.
Kegiatan yang dihadiri notaris dari Semarang, Kabupaten Semarang, dan Demak ini ditutup dengan harapan peningkatan kualitas pelayanan hukum dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Keberhasilan audit ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham Jateng dalam pengawasan sektor hukum.
Tinggalkan komentar