Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara membuahkan hasil luar biasa. Sebati.id melaporkan, dari kunjungannya pada 8-21 November 2024, Prabowo berhasil mengamankan komitmen investasi senilai US$18,5 miliar. Angka ini bahkan melampaui target awal.
"Ini sedikit lebih tinggi dari target. Saya pulang dengan komitmen total US$18,5 miliar. Saya rasa ini cukup bagus," ujar Presiden Prabowo di Inggris, Kamis waktu setempat, seperti dikutip dari siaran Sekretariat Presiden pada Jumat.
Keberhasilan ini, menurut Presiden, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang menjanjikan. Sebagai respons, Prabowo berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang bebas korupsi.
Salah satu investasi yang berhasil didapatkan adalah komitmen British Petroleum (BP) senilai US$7 miliar untuk proyek pengembangan lapangan gas di Papua Barat, bernama proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC). Proyek ini mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan penerapan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) untuk meningkatkan produksi gas di fasilitas Tangguh LNG.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mendampingi Presiden, menekankan bahwa keberhasilan menarik komitmen investasi ini tak lepas dari peran diplomasi ke beberapa negara dan forum pertemuan internasional. Selama bulan pertama kepemimpinannya, Prabowo mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di Beijing, berpartisipasi dalam forum APEC dan G20, dan baru-baru ini mengunjungi Inggris.
"Presiden telah melampaui target investasi. Yang terpenting, beliau telah bertemu dengan beberapa pemimpin di beberapa forum dan pertemuan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, dalam setiap kesempatan, Presiden secara konsisten menyampaikan visi dan prioritas pemerintah yang tercermin dalam pidato-pidatonya setelah pelantikan. Presiden menekankan komitmennya untuk membuka Indonesia bagi peluang bisnis, sekaligus mengatasi masalah seperti inefisiensi dan korupsi, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Tujuan utama kebijakan ini, menurutnya, adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan mengurangi pengangguran—prioritas utama pemerintahan saat ini.
Tinggalkan komentar