Kekhawatiran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terhadap dugaan ketidaknetralan lembaga negara dalam Pilkada Serentak 2024 mencuat. Melalui tayangan video di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (20/11/2024), Megawati yang juga Presiden kelima RI, mengungkapkan laporan yang diterima terkait upaya pemaksaan pilihan kepada rakyat. Informasi ini didapat Sebati.id dari sumber terpercaya.
Related Post
"Saya mendengar banyak laporan tentang institusi negara yang tidak netral," tegas Megawati dalam pernyataan yang dikutip Sabtu (23/11/2024). Ia menjabarkan modus yang digunakan, mulai dari pemberian sembako hingga uang tunai untuk mengarahkan pilihan masyarakat. "Itu semua money politic," kecamnya.
Amarah Megawati tak hanya tertuju pada praktik tersebut. Ia melayangkan ultimatum keras kepada seluruh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, untuk bersikap netral selama Pilkada. "Saya serukan sebagai rakyat yang juga punya hak untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak," tegasnya.
Netralitas, menurut Megawati, bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga amanat hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024. "Ingat, aparatur negara yang tidak netral bisa kena sanksi pidana," ingatnya.
Selain ultimatum tersebut, Megawati juga mengajak masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Pernyataan Megawati ini menjadi sorotan tajam menjelang Pilkada Serentak 2024.
Tinggalkan komentar